Heboh PDIP dengan Partai Nasdem saling sindir Soal Pencapresan Anies Baswedan.

"Partai Biru" itu lepas karena sudah memiliki calon presiden sendiri. "Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ujarnya. Kendati tak menyebut gamblang tentang "biru" yang dimaksud, namun, publik meyakini bahwa elite PDI-P itu tengah menyentil Nasdem, partai dengan lambang dominan warna biru yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. sekjen PDI P pun terang-terangan menyebut bahwa dukungan Nasdem terhadap pencapresan Anies kontradiktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah saat ini. Misalnya, terkait ibu kota negara. Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta, padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur. "Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar Hasto di Gedung Fisipol UGM, Yogyakarta, Senin (10/10/2022). Namun demikian, Hasto mengaku tak ingin terlalu dalam mencampuri urusan partai lain. PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri Nasdem gerah Nasdem tampak tak senang dengan pernyataan Hasto. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, partainya akan tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi kendati mendeklarasikan Anies sebagai capres. "Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai 2024," kata Ahmad Ali saat dihubungi Ali mengatakan, pencapresan Anies tak ada kaitannya dengan posisi Nasdem di barisan pemerintahan. Nasdem: Hasto Ngomong Apa Saja Silakan Pasalnya, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Sementara, Nasdem tak punya kontrak dengan Jokowi setelah tahun tersebut. "2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi," ujarnya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga mengaku heran dengan sikap Hasto. Dia membandingkan dengan Gerindra yang sudah lebih dulu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. "Gerindra juga sudah deklarasi capres. Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru," kata Willy saat dihubungi Bahkan, PDI-P bergeming ketika Presiden Jokowi menunjukkan sinyal restu pencapresan buat Prabowo. Elite kedua partai belakangan malah tampak mesra. Hasto bahkan mengatakan, Megawati punya kedekatan dengan Prabowo. "Keakraban itu hal yang baik," kata Hasto merespons keakraban Megawati dengan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-77 TNI, . Gerindra juga sempat menyebut bahwa partainya terbuka untuk berkoalisi dengan PDI-P untuk Pemilu 2024, sekalipun sudah menyepakati kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasan lainnya, kata Djayadi, karena Nasdem berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, kedua partai merupakan oposisi di dua periode pemerintahan Jokowi. "Ini lebih karena PDI-P tidak suka Anies, atau tidak suka, tidak cocok sama Demokrat dan PKS yang mungkin bergabung dengan koalisi pendukung Anies," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022). L Namun demikian, menurut Djayadi, sikap yang ditunjukkan Hasto itu tak memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik. Sebab, Nasdem berkoalisi dengan Jokowi hanya untuk pemerintahan 2019-2024. Sementara, pencapresan Anies dimaksudkan untuk Pemilu 2024. Jika capres yang diusung Nasdem jadi alasan, seharusnya, PDI-P juga bersikap sama terhadap partai-partai politik lain yang sudah mendeklarasikan calon presiden, seperti Gerindra yang mencalonkan Prabowo. Oleh karenanya, lanjut Djayadi, tak seharusnya pencapresan Anies ini berujung pada disingkirkannya menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. "Kalau Jokowi atau PDI-P menghendaki agar menteri-menteri dari partai Nasdem dipecat karena sudah punya sikap politik, maka seharusnya bukan hanya Nasdem, partai Prabowo juga harus dipecat karena kan sudah punya calon sendiri," ujar dosen Universitas Paramadina itu. Baca juga: Demokrat Minta Parpol Koalisi Pemerintah Hargai Keputusan Nasdem Usung Anies sebagai Capres Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Anies bukan alasan sebenarnya di balik sikap keras PDI-P ke Nasdem. Menurut Yunarto, panas dingin hubungan Megawati dan Surya Paloh beberapa tahun terakhir juga menambah ketegangan sikap PDI-P ke Nasdem. Oleh karenanya, pada akhirnya muncul sikap yang berbeda antara PDI-P dengan Nasdem, dibandingkan dengan perangai partai banteng ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan capres. "Ini tentang koalisi dengan oposisi, bukan tentang Anies. Anies itu saya pikir punya nilai yang sama dengan semua capres lain," kata Yunarto.